Jakarta, 14 Desember 2025 — Musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera telah menyebabkan duka tak terperikan. Korban jiwa yang dilaporkan terus bertambah, menembus angka seribu orang.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Sabtu (13/12/2025), jumlah korban meninggal dunia secara kumulatif di tiga provinsi—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—telah mencapai 1.006 jiwa. Ratusan orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan adanya dinamika dalam data korban setelah proses verifikasi lanjutan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil).
BACA JUGA : Klarifikasi Resmi: Ribuan Kayu Berstiker Kemenhut di Lampung Dipastikan Bukan Kayu Hanyut Banjir
“Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Rincian Peningkatan Jumlah Korban
| Provinsi | Korban Sebelumnya | Korban Terbaru | Peningkatan |
| Aceh | 411 jiwa | 415 jiwa | 4 jiwa |
| Sumatera Utara | 343 jiwa | 349 jiwa | 6 jiwa |
| Sumatera Barat | 241 jiwa | 242 jiwa | 1 jiwa |
| Total | 995 jiwa | 1.006 jiwa | 11 jiwa |
Abdul Muhari menekankan bahwa penyesuaian data ini juga melibatkan proses identifikasi ulang di lapangan. Beberapa nama yang sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban.
Kerusakan Infrastruktur Melumpuhkan Wilayah
Selain menelan ribuan korban jiwa, bencana ini juga mengakibatkan kerusakan masif pada infrastruktur publik. BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi.
Rincian kerusakan infrastruktur meliputi:
- 581 fasilitas pendidikan
- 434 rumah ibadah
- 219 fasilitas kesehatan
- 290 kantor pemerintahan
- 145 jembatan
Kerusakan pada jembatan dan akses jalan telah menyebabkan sejumlah wilayah sempat terisolasi total, menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan kemanusiaan.
Kunjungan dan Permohonan Maaf Presiden
Presiden Prabowo Subianto telah meninjau langsung sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh selama dua hari, Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025). Presiden mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif dan melihat langsung kondisi para pengungsi.
Dalam kunjungannya, Presiden menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika masih terdapat kekurangan dalam penanganan kebutuhan dasar.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga menaruh perhatian khusus pada pemulihan sektor pendidikan, berjanji akan bergerak cepat agar anak-anak dapat segera kembali bersekolah. “Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” tuturnya.
Penanganan Dinilai Terkendali
Meskipun terdapat kesulitan di lapangan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa secara umum penanganan bencana di sejumlah wilayah yang ia kunjungi berada dalam kondisi terkendali.
“Iya saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, usai peninjauan. Ia mengapresiasi upaya petugas yang berhasil membuka akses dan menyalurkan logistik. Sejumlah infrastruktur vital, seperti jembatan di Bener Meriah dan akses jalan di Aceh Tamiang, dilaporkan telah berfungsi kembali.
“Saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup,” tambahnya.
Bantuan Logistik dan Pangan Terus Mengalir
Pemerintah pusat terus menggalakkan penyaluran bantuan. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa nilai total bantuan pangan yang dikucurkan untuk korban bencana di Sumatera mencapai Rp 1,2 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton bantuan logistik yang difokuskan pada kebutuhan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya penanganan bencana yang sensitif gender. “Fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan distribusi bantuan terus berlanjut hingga seluruh kebutuhan dasar para korban terpenuhi dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak dapat dimulai.
