KAIRO — Keterlibatan militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara kembali memasuki fase krusial menyusul eskalasi serangan terbaru terhadap Iran. Peristiwa yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei pada akhir Februari 2026 menjadi babak baru dalam sejarah panjang intervensi Washington di kawasan tersebut, yang selama berpuluh-puluh tahun kerap menghasilkan dinamika politik yang kontroversial dan biaya sosial yang tinggi.
BACA JUGA : Fenomena Pengemis Musiman di Kota Bogor: Antara Harapan Sedekah dan Upaya Mengatasi Kejenuhan
Pola Intervensi dan Pergantian Rezim
Presiden Donald Trump melanjutkan tradisi intervensi yang sebelumnya juga dilakukan oleh para pendahulunya, mulai dari George H.W. Bush, George W. Bush, hingga Barack Obama. Meski dengan justifikasi yang berbeda—mulai dari penghapusan senjata pemusnah massal, pemberantasan terorisme, hingga perlindungan hak asasi manusia—hasil di lapangan menunjukkan pola yang serupa:
- Irak dan Libya: Penggulingan Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi tidak serta-merta melahirkan stabilitas demokrasi. Sebaliknya, kekosongan kekuasaan (power vacuum) pasca-kejatuhan mereka memicu perang saudara berkepanjangan dan bangkitnya kelompok-kelompok ekstremis.
- Suriah dan Afghanistan: Di Suriah, runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 2024 justru mengalihkan kekuasaan ke faksi-faksi yang belum mampu menciptakan rekonsiliasi nasional. Sementara di Afghanistan, kembalinya rezim Taliban pada 2021 setelah dua dekade pendudukan AS menjadi bukti nyata sulitnya membangun struktur negara melalui intervensi asing.
Dilema Kebijakan: Paradoks Philip Gordon
Diplomat senior Philip Gordon pernah merangkum kegagalan strategi AS di kawasan ini melalui sebuah observasi tajam pada tahun 2015. Ia mencatat bahwa baik melalui pendudukan penuh (Irak), intervensi terbatas (Libya), maupun ketiadaan intervensi langsung (Suriah), hasilnya tetap berujung pada bencana kemanusiaan dan beban finansial yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan struktural di kawasan tersebut tidak memiliki solusi militer yang sederhana.
Kritik Akademis: Kegagalan Solusi Eksternal
Profesor Hubungan Global dari Universitas Amerika Kairo, Ibrahim Awad, menilai bahwa ketidakstabilan di Timur Tengah sebagian besar dipicu oleh intervensi aktor eksternal. Menurutnya, masalah tata kelola pemerintahan dan rezim otoriter memang menjadi tantangan internal di negara-negara seperti Yaman dan Libya, namun sejarah membuktikan bahwa masalah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kekuatan militer asing. Intervensi justru sering kali memperparah fragmentasi sosial dan sektarian.
Catatan Historis Intervensi di Irak
Salah satu titik balik terbesar pengaruh AS di kawasan dimulai pada periode 1990-1991 melalui Operasi Desert Storm. Saat itu, AS memimpin koalisi internasional untuk membebaskan Kuwait dari invasi Irak. Meskipun secara militer operasi tersebut berhasil menunjukkan superioritas teknologi Washington, dampak jangka panjangnya menyisakan luka mendalam:
- Irak dijatuhi sanksi internasional yang melumpuhkan ekonomi rakyat sipil.
- Munculnya ketegangan sektarian yang menjadi bom waktu bagi invasi kedua pada tahun 2003.
- Ketidakstabilan internal yang terus menghantui kedaulatan Irak hingga saat ini.
Kesimpulan
Intervensi militer AS di Timur Tengah dan Afrika Utara selama tiga dekade terakhir memberikan pelajaran berharga bahwa kekuatan senjata mampu meruntuhkan rezim, namun jarang mampu membangun bangsa. Dengan tewasnya pemimpin tertinggi Iran baru-baru ini, kawasan tersebut kini berada di persimpangan jalan antara upaya stabilisasi baru atau justru terperosok lebih dalam ke dalam pusaran kekacauan geopolitik yang lebih luas.
