Dalam upaya mempercepat pemulihan infrastruktur pasca-bencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi strategis terkait pengelolaan material sisa bencana. Dalam rapat terbatas yang digelar di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026), Presiden mengungkapkan adanya ketertarikan sektor swasta untuk mengolah material lumpur hasil pembersihan permukiman dan pengerukan sungai.
BACA JUGA : Inovasi Pendidikan Darurat: 54 Sekolah Terdampak Bencana Sumatera Mulai Tahun Ajaran Baru di Tenda
Komersialisasi Lumpur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Presiden Prabowo menyambut baik laporan dari para kepala daerah mengenai potensi nilai ekonomi dari lumpur yang selama ini dianggap sebagai limbah bencana. Beliau menekankan bahwa jika material tersebut memiliki nilai guna bagi swasta, maka pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan transaksi yang hasilnya harus dikembalikan untuk kesejahteraan daerah tersebut.
“Gubernur melaporkan bahwa ada pihak swasta yang tertarik memanfaatkan lumpur tersebut, baik yang berasal dari pendangkalan sungai maupun yang menutupi area persawahan. Saya kira ini inisiatif yang sangat bagus. Silakan didalami dan dilaksanakan,” ujar Presiden. Langkah ini diharapkan dapat menambah motivasi bagi jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengelola dampak bencana secara lebih kreatif dan produktif.
Strategi Normalisasi Sungai Melalui Jalur Laut
Selain aspek ekonomi material lumpur, fokus utama pemerintah adalah melakukan normalisasi sungai secara masif guna mencegah bencana banjir berulang. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengusulkan sebuah terobosan teknis dalam proses normalisasi tersebut.
Poin-poin Utama Rencana Normalisasi:
- Aksesibilitas Muara: Pengerjaan normalisasi akan dimulai dari sisi muara menggunakan jalur laut. Hal ini bertujuan agar kapal pengangkut alat berat dapat langsung mencapai titik pengerukan tanpa harus membebani jalur darat.
- Efisiensi Logistik: Dengan masuk melalui laut, proses pengangkutan material dan pembersihan sisa-sisa kayu atau sampah besar dapat dilakukan secara simultan dengan pendalaman alur sungai.
- Skala Prioritas: Proyek ini akan menyasar sungai-sungai yang mengalami pendangkalan parah, dimulai dari Sungai Tamiang dan wilayah Bireuen di Aceh, serta kemungkinan perluasan ke wilayah Sibolga, Sumatera Utara.
Kolaborasi Lintas Sektoral dan Peran TNI
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa rencana ini telah dikoordinasikan dengan jajaran TNI, termasuk Wakil Panglima TNI dan TNI Angkatan Darat. Keterlibatan militer dalam penanganan bencana ini merupakan bentuk operasi militer selain perang (OMSP) guna mempercepat pengerjaan pengerukan yang cakupannya sangat luas.
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh. “Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan upaya besar untuk memastikan kehidupan masyarakat kembali normal dan ketahanan wilayah terjaga,” tegas Presiden.
Analisis Dampak Jangka Panjang
Pemanfaatan lumpur oleh swasta tidak hanya dipandang sebagai solusi finansial bagi daerah, tetapi juga solusi lingkungan. Dengan terjualnya material tersebut, beban pemerintah daerah dalam menyediakan lahan pembuangan (disposal area) dapat berkurang signifikan. Di sisi lain, normalisasi sungai yang efektif akan memulihkan fungsi hidrologis wilayah, yang pada akhirnya akan mengamankan produktivitas lahan pertanian masyarakat yang sempat terdampak bencana.
