London, 30 November 2025 – Pemerintah Inggris tengah menghadapi tekanan anggaran yang signifikan, mendorong Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Inggris (Foreign, Commonwealth & Development Office/FCDO) untuk mempertimbangkan penjualan sejumlah kedutaan besar dan properti diplomatik lainnya. Langkah drastis ini bertujuan untuk menutup kekurangan anggaran dan merasionalisasi aset luar negeri senilai total 2,5 miliar poundsterling (sekitar Rp 55 triliun).
BACA JUGA : Ancaman Blokir Penuh WhatsApp di Rusia, Warga Didorong Pindah ke Aplikasi Lokal Tanpa Enkripsi
Kebijakan penjualan aset ini merupakan bagian dari program restrukturisasi besar-besaran FCDO yang diberi nama “FCDO2030”. Program ini mencakup perombakan komprehensif pada struktur kerja, kepegawaian, dan keseluruhan jejak diplomatik Inggris di luar negeri.
Meninjau 6.500 Properti Global
Dokumen anggaran FCDO terbaru yang dirilis pekan ini mengonfirmasi bahwa kementerian tersebut tengah meninjau sekitar 6.500 propertinya di seluruh dunia. Properti yang ditinjau mencakup kedutaan besar, konsulat, hingga akomodasi diplomatik, dengan tujuan mengidentifikasi gedung-gedung yang dianggap tidak lagi strategis atau dibutuhkan secara operasional untuk dilepas.
Penjualan aset ini dikabarkan akan difokuskan pada lokasi-lokasi dengan biaya operasional tinggi, seperti New York. Salah satu properti mewah yang menjadi sorotan dan berpotensi dijual adalah apartemen mewah senilai 12 juta poundsterling (sekitar Rp 264 miliar) yang dibeli pada tahun 2019. Apartemen tujuh kamar tidur tersebut, yang terletak di lantai 38 gedung 50 United Nations Plaza, awalnya ditujukan untuk mendukung negosiasi perdagangan pasca-Brexit dengan Amerika Serikat.
Kondisi Aset dan Tantangan Pemeliharaan
Di sisi lain, pengawas anggaran Inggris menyuarakan keprihatinan serius mengenai kondisi fisik aset diplomatik pemerintah. Laporan dari Kantor Audit Nasional (NAO) dan Komite Akuntabilitas Publik (PAC) Parlemen Inggris mencatat bahwa sekitar 933 properti, atau 15 persen dari total aset luar negeri FCDO, berada dalam kondisi tidak layak atau tidak aman untuk digunakan secara operasional.
Untuk menuntaskan tunggakan pemeliharaan yang menumpuk (backlog), FCDO diperkirakan membutuhkan dana tambahan mencapai 450 juta poundsterling. PAC juga menyoroti bahwa setelah penjualan aset-aset bernilai tinggi sebelumnya (seperti kompleks kedutaan di Bangkok dan Tokyo), Inggris kini memiliki sumber properti bernilai tinggi yang terbatas untuk dijadikan sumber dana segar.
Pemangkasan Soft Power dan Tenaga Kerja
Langkah penjualan properti diplomatik ini dilihat oleh banyak pihak sebagai bagian dari serangkaian pemangkasan anggaran yang menargetkan instrumen soft power Inggris. Sebelumnya, pemerintah telah menuai kritik keras karena memangkas anggaran bantuan luar negeri dan pendanaan untuk layanan internasional BBC World Service.
Olivia O’Sullivan, Direktur program UK in the World di lembaga riset Chatham House, menilai keputusan penjualan ini tidak mengherankan mengingat besarnya tekanan anggaran yang dihadapi FCDO.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan penghematan biaya dengan manfaat strategis dari mempertahankan sejumlah ruang berprofil tinggi untuk menunjukkan kekuatan dan kehadiran negara,” kata O’Sullivan, dikutip dari Politico.
Selain penjualan aset, FCDO juga sedang melaksanakan program pengurangan pegawai sukarela (voluntary redundancy) bagi staf yang berbasis di Inggris. Laporan kepada Komite Pembangunan Internasional Parlemen menyebutkan bahwa program ini berpotensi memangkas hingga 30 persen dari total tenaga kerja di dalam negeri. Bersamaan dengan itu, FCDO juga tengah meninjau ulang ukuran dan lokasi dari 250 lebih jabatan diplomatik yang saat ini tersebar di lebih dari 150 negara di seluruh dunia.
