Diplomasi Fiskal di Washington: Presiden Prabowo Tegaskan Kredibilitas Pembayaran Utang Indonesia

WASHINGTON DC – Di hadapan para pemimpin korporasi dan investor dalam forum Business Summit di Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan kuat mengenai stabilitas makroekonomi nasional. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026 tersebut, Kepala Negara menggarisbawahi rekam jejak Indonesia sebagai negara yang memiliki disiplin finansial tinggi di kancah global.

BACA JUGA : Ketegangan di Yerusalem: Otoritas Israel Tahan Imam Masjid Al-Aqsa Menjelang Ramadhan

1. Kredibilitas Finansial sebagai Instrumen Kepercayaan

Presiden Prabowo menegaskan bahwa salah satu pilar utama kepercayaan internasional terhadap Indonesia adalah konsistensi dalam memenuhi kewajiban luar negeri. Beliau menyatakan bahwa sepanjang sejarah berdirinya republik, Indonesia tidak pernah sekalipun mengalami gagal bayar (default) atas utang negara.

“Kami telah mengelola perekonomian dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar, sekalipun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, beliau memastikan bahwa komitmen ini melampaui dinamika politik domestik. Meskipun terjadi transisi kepemimpinan atau perbedaan pandangan politik, penghormatan terhadap kewajiban finansial negara tetap menjadi prioritas yang bersifat berkelanjutan. Hal ini dikomunikasikan sebagai sinyal positif bagi para pelaku usaha global untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia.

---

2. Transparansi dalam Menghadapi Tantangan Domestik

Meski memaparkan keberhasilan fiskal, Presiden Prabowo mengambil pendekatan diplomasi yang jujur dengan mengakui berbagai tantangan internal yang masih dihadapi Indonesia. Beliau menekankan bahwa pengakuan terhadap kelemahan adalah langkah awal dari solusi yang efektif.

Sejumlah isu mendasar yang menjadi fokus perhatian pemerintah meliputi:

• Pengentasan Kemiskinan: Upaya sistematis untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat bawah.
• Ketahanan Pangan dan Gizi: Penanganan masalah kelaparan dan stunting pada anak sebagai investasi jangka panjang pada kualitas hidup manusia.
• Reformasi Birokrasi: Perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan iklim investasi yang bebas korupsi dan memiliki kepastian hukum.

“Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan kita dan melakukan yang terbaik untuk mencari solusi terbaik,” tambahnya.

---

3. Akselerasi SDM melalui Pendidikan STEM

Sebagai solusi struktural atas keterbatasan tenaga ahli di dalam negeri, Presiden memaparkan agenda strategis di bidang pendidikan. Pemerintah berencana mendirikan sepuluh universitas baru yang berfokus pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) serta Kedokteran.

Langkah ini diambil untuk menjawab dua tantangan utama:

1. Defisit Tenaga Medis: Mempercepat pemenuhan rasio dokter dan tenaga kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.
2. Kesiapan Era Industri: Menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompetitif di bidang teknologi dan rekayasa guna mendukung hilirisasi industri.

Kesimpulan dan Proyeksi

Pernyataan Presiden di Washington ini mencerminkan strategi “Diplomasi Ekonomi Terbuka”, di mana Indonesia memposisikan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan (reliable partner) melalui kombinasi disiplin fiskal dan komitmen pada pembangunan sumber daya manusia. Dengan menegaskan status “bebas gagal bayar”, Indonesia berupaya memperkuat daya tawar di tengah ketidakpastian ekonomi global.