JAKARTA UTARA – Kebocoran tanggul laut di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, yang baru-baru ini viral di media sosial, menjadi sorotan tajam terhadap kesiapan infrastruktur pertahanan pesisir Ibu Kota. Insiden yang menunjukkan air laut merembes dari area bawah tanggul hingga menggenangi daratan, bukanlah kasus baru, melainkan gejala dari masalah struktural yang kronis.
Menurut warga setempat, Nurhasan (40), kebocoran tanggul yang dibangun sejak era mantan Gubernur Ahok ini sudah terjadi sejak sekitar 3-4 tahun lalu. Meskipun sebelumnya hanya berupa rembesan kecil, tingginya kondisi air laut saat pasang (rob) baru-baru ini memperbesar kebocoran, menyebabkan air tumpah ke daratan hingga menggenangi depan rumah warga dengan ketinggian 20-30 cm.
BACA JUGA : Pemulihan Cepat RSUD Aceh Tamiang: Siap Beroperasi Bertahap Berkat Gotong Royong Lintas Instansi
Waswas Warga dan Ancaman Gagal Struktur
Kondisi tanggul yang ringkih ini memicu keresahan mendalam di kalangan warga yang rumahnya hanya berjarak sekitar 800 meter. Warga khawatir tanggul tersebut tidak lagi kokoh dan berpotensi jebol. Iis (42) menyebutkan setidaknya empat Rukun Tetangga (RT) di RW 17, Penjaringan—yakni RT 6, RT 12, RT 05, dan RT 14—berada di sepanjang tanggul dan menjadi pihak yang paling terdampak parah.
Kekhawatiran warga ini didukung oleh pandangan akademisi. Peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santosa, menegaskan bahwa kebocoran tersebut merupakan kerusakan struktural yang tidak boleh dianggap remeh.
“Kebocoran tersebut kerusakan struktural yang akan cepat berkembang menjadi semakin parah. Sangat penting untuk menangani masalahnya segera,” jelas Budi.
Jika dibiarkan, rembesan air laut akan menggerus tanah dasar tanggul, membentuk rongga yang memicu terjadinya gagal struktur, yang dapat berujung pada ambruk mendadak. Selain itu, air laut yang merembes ke dalam struktur beton bertulang akan mempercepat korosi, membuat tanggul menjadi rapuh.
Solusi Tambal Sulam dan Kritik Perawatan Pemerintah
Menanggapi insiden tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Suku Dinas (Sudin) Sumber Daya Air (SDA) Kecamatan Penjaringan langsung menerjunkan 35 petugas atau “pasukan biru” untuk melakukan perbaikan.
Perbaikan yang dilakukan bersifat sementara atau tambal sulam. Metode yang digunakan adalah menggali titik kebocoran, menambalnya dengan karung berisi pasir, lalu menutupnya kembali dengan semen. Hingga saat itu, sudah ada empat titik tanggul di Muara Baru yang berhasil ditambal. Namun, meskipun sudah ditambal, rembesan air laut masih terlihat di beberapa titik.
Pengamat Tata Kota, M Azis Muslim, menilai kebocoran yang berulang dan telah berlangsung bertahun-tahun ini menunjukkan adanya kegagalan Pemprov dalam aspek pemeliharaan.
“Tentu kondisi ini sangat memperihatinkan kalau sampai ditemukan adanya kebocoran… berarti ini kan menunjukan bahwa bagaimana pemerintah maintenance atau perawatan terhadap infrastruktur itu belum sempurna sepenuhnya efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir,” ungkap Azis.
Tuntutan Audit Menyeluruh dan Perbaikan Permanen
Azis Muslim menilai bocornya tanggul Muara Baru adalah peringatan dini bagi pemerintah. Ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan audit total terhadap seluruh tanggul yang diandalkan untuk mencegah rob.
Azis menegaskan bahwa penambalan hanyalah solusi jangka pendek yang tidak efektif. Perbaikan yang harus dilakukan adalah bersifat permanen dan berkelanjutan. Perbaikan harus didahului dengan analisis mendalam untuk memastikan apakah kebocoran disebabkan oleh kegagalan konstruksi awal atau kerusakan struktural.
Selain audit, Azis menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Ia mengkritik lambatnya respons pemerintah terhadap laporan kerusakan yang sudah berlangsung lama.
“Negara itu harus hadir di berbagai situasi dan juga paling penting cukup tanggap atau memiliki ketanggapan terhadap situasi, kalau pun diketahui cukup lama bocornya kenapa tidak segera ditangani,” tutupnya, mengingatkan bahwa tanggul tersebut dibangun menggunakan uang pajak rakyat yang menuntut jaminan keselamatan.
