JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mempercepat proyek pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah strategis ini dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).
BACA JUGA : Retorika Perang: Donald Trump Bantah Adanya Keraguan Militer dalam Rencana Serangan ke Iran
1. Sinergi Pembiayaan dan Skema Pembangunan
Menteri Tito Karnavian, yang juga mengemban amanah sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa proyek ini menggunakan model pembiayaan multiskema. Hal ini dilakukan untuk memastikan target waktu penyelesaian dapat tercapai tanpa hambatan likuiditas.
- Anggaran Negara (APBN): Kementerian PKP bertanggung jawab membangun hunian dalam bentuk kompleks perumahan yang tertata secara kolektif.
- Dukungan Satuan Kerja: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memfasilitasi penyediaan hunian bagi warga yang berada di luar kawasan kompleks perumahan tersebut.
- Prinsip Gotong Royong: Pemerintah menggandeng lembaga non-pemerintah untuk memperluas jangkauan bantuan.
2. Keterlibatan Multilateral dan Apresiasi Sektor Swasta
Keberhasilan proyek huntap ini sangat bergantung pada koordinasi antara kementerian teknis, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial. Rapat koordinasi tersebut melibatkan jajaran tinggi dari:
- Kemenko Polkam dan Polri: Menjamin aspek keamanan dan legalitas lahan selama proses konstruksi.
- Baznas: Mendukung aspek bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
- Yayasan Buddha Tzu Chi: Mendapat apresiasi khusus dari Mendagri atas kontribusi nyata dan solidaritas berkelanjutan dalam menyediakan unit hunian bagi korban bencana.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Yayasan Buddha Tzu Chi, yang telah menunjukkan solidaritas luar biasa bagi masyarakat yang tertimpa musibah,” ujar Tito dalam rilis pers resminya.
3. Kesiapan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Penunjang
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menekankan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar membangun struktur bangunan, tetapi juga memastikan hunian tersebut layak huni sejak hari pertama penyerahan. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk mengintegrasikan infrastruktur pendukung, meliputi:
- Jaringan Kelistrikan: Integrasi dengan PLN untuk memastikan aliran listrik masuk ke setiap unit.
- Sanitasi dan Air Bersih: Pembangunan sarana penyediaan air minum (SPAM) yang memadai.
- Aksesibilitas: Pembangunan jalan lingkungan untuk memudahkan mobilitas warga.
4. Partisipasi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan
Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh para pemimpin daerah di Sumatera yang wilayahnya terdampak, guna memastikan sinkronisasi data dan kesiapan lahan di tingkat lokal. Kehadiran tokoh-tokoh kunci menunjukkan urgensi nasional dari proyek ini:
- Pemerintah Daerah: Gubernur Sumatera Utara (Bobby Afif Nasution), Wakil Gubernur Aceh (Fadhlullah), dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Vasko Ruseimy).
- Pejabat Pusat: Kepala Staf Kepresidenan (Muhammad Qodari), Kepala BPS (Amalia Adininggar Widyasanti), serta Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi (Sugianto Kusuma).
Pemerintah menargetkan penyelesaian kendala teknis dalam waktu singkat agar unit huntap dapat segera diserahkan kepada rakyat yang membutuhkan, guna memulihkan stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak pasca-bencana.
