JAKARTA – Pemerintah pusat berkomitmen mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur keagamaan di provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi prioritas utama mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar 35 hari sebelum memasuki bulan suci Ramadhan 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pemulihan sarana ibadah merupakan aspek krusial agar masyarakat terdampak bencana tetap dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan layak.
BACA JUGA : Dampak Banjir Besar Sumatra: Kementerian LH Gugat Enam Perusahaan Rp4,8 Triliun
Fokus Sektor Keagamaan dan Sosial
Dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026), Menko Pratikno menginstruksikan percepatan perbaikan masjid dan musala yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor akhir tahun lalu.
Dukungan pemerintah tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup:
- Penyediaan Perlengkapan Ibadah: Distribusi bantuan berupa sajadah, mukena, Al-Qur’an, dan kebutuhan sarana pendukung lainnya.
- Perhatian Khusus untuk Aceh: Mengingat tradisi religius yang sangat kuat di Serambi Mekkah, pemerintah memberikan perhatian ekstra agar tradisi menjelang Idul Fitri tidak terganggu oleh keterbatasan fasilitas.
- Infrastruktur Pendidikan: Percepatan penetapan lokasi pembangunan kembali sekolah-sekolah yang hancur dengan standar bangunan tahan gempa dan banjir.
Estimasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah telah menyusun rencana anggaran besar untuk memulihkan tiga provinsi di Sumatera tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan dua skema pembiayaan utama:
1. Pemulihan Infrastruktur Dasar
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dibutuhkan anggaran sebesar Rp51,8 triliun. Dana ini akan difokuskan pada perbaikan jalan, jembatan, sistem drainase, dan fasilitas publik lainnya yang menjadi urat nadi perekonomian daerah.
2. Rehabilitasi Hunian Warga
Selain infrastruktur publik, pemerintah mengalokasikan estimasi dana sebesar Rp8,2 triliun untuk memperbaiki rumah warga. Tercatat sebanyak 238.783 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian persebaran sebagai berikut:
| Provinsi | Jumlah Kerusakan Rumah (Unit) |
| Aceh | 208.693 |
| Sumatera Utara | 24.294 |
| Sumatera Barat | 5.796 |
| Total Keseluruhan | 238.783 |
Mitigasi dan Relokasi
Menko Pratikno menambahkan bahwa proses rekonstruksi gedung pendidikan dan pemukiman akan sangat memperhatikan aspek tata ruang. Pemerintah berupaya keras untuk menghindari lokasi rawan bencana dan memastikan seluruh bangunan baru memenuhi standar ketahanan bencana yang ketat guna meminimalisir risiko di masa depan.
“Pembangunan gedung pendidikan ini penting sekali memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir serta menghindari lokasi rawan bencana,” pungkas Pratikno.
