Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara resmi mengonfirmasi telah menerima lebih dari 34.000 permohonan hunian dari warga terdampak bencana banjir di berbagai wilayah Sumatera. Permohonan tersebut mencakup tiga skema bantuan utama: Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap), serta Dana Tunggu Hunian (DTH).
BACA JUGA : Polda Metro Jaya Larang Penjualan Kembang Api Jelang Tahun Baru 2026 sebagai Bentuk Empati
1. Skema Penanganan dan Pilihan Warga
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pemilihan skema bantuan bergantung pada tingkat kerusakan properti dan preferensi sosial warga. Tidak semua penyintas yang kehilangan tempat tinggal bersedia direlokasi ke Huntara.
“Banyak warga yang memilih skema DTH untuk menyewa tempat tinggal atau menumpang di rumah kerabat di lokasi lama sambil menunggu pembangunan Huntap selesai. Kami melakukan rekapitulasi agar proporsi antara rumah yang rusak dan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu (28/12/2025).
2. Sebaran Permohonan Berdasarkan Wilayah
Provinsi Aceh: Pusat Permintaan Huntara Terbesar
Aceh menjadi wilayah dengan volume permohonan Huntara tertinggi, dengan total permintaan yang sangat masif di beberapa kabupaten:
- Aceh Tamiang: 13.000 unit (Persiapan 500 unit pertama di lahan PTPN oleh Danantara).
- Aceh Utara: 6.700 unit.
- Aceh Timur: 4.700 unit (Tahap identifikasi lahan).
- Bireuen: 2.267 unit.
- Gayo Lues: 1.709 unit.
- Wilayah lain: Mencakup Nagan Raya, Pidie Jaya, Lhokseumawe, hingga Aceh Barat dengan total ribuan unit lainnya.
Saat ini, pengerjaan fisik telah dimulai di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya.
Provinsi Sumatera Utara: Akselerasi Hunian Tetap
Berbeda dengan Aceh, pola penanganan di Sumatera Utara cenderung melompati fase Huntara bagi daerah dengan kerusakan yang spesifik. Pemerintah langsung memfokuskan sumber daya pada pembangunan Huntap.
- Langkat: 714 unit Huntap.
- Tapanuli Tengah: 351 unit Huntap (Segera groundbreaking setelah kajian lahan).
- Tapanuli Utara: Pembangunan unit kedua sedang berproses (103 unit Huntap).
- Sibolga: Proses konstruksi Huntap telah berjalan (200 unit).
Provinsi Sumatera Barat: Penetapan Kebutuhan Awal
Di Sumatera Barat, BNPB mencatat kebutuhan Huntara di beberapa titik krusial, antara lain:
- Agam: 550 unit.
- Tanah Datar: 129 unit.
- Pesisir Selatan: 73 unit.
- Padang Pariaman: 69 unit.
3. Optimalisasi Data Biometrik untuk Administrasi
Salah satu hambatan utama pasca-bencana adalah hilangnya dokumen kependudukan fisik (KTP/KK). Namun, BNPB memastikan hal ini tidak akan menghambat hak warga mendapatkan bantuan hunian.
Pemerintah akan mengoptimalkan data biometrik Dukcapil (sidik jari dan pemindaian wajah) untuk memverifikasi identitas calon penerima. Proses ini akan dikawal ketat secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, dusun, hingga kecamatan untuk memastikan akurasi data by name by address.
“Seluruh rekaman biometrik sudah ada di sistem. Kami akan mendampingi warga agar proses administrasi ini berjalan cepat dan tepat sasaran tanpa membebani mereka yang kehilangan dokumen fisik,” pungkas Abdul Muhari.
4. Perencanaan Infrastruktur Berkelanjutan
BNPB menekankan bahwa pembangunan Huntap akan mengikuti standar keamanan bangunan tahan gempa dan banjir. Lokasi relokasi juga dipilih berdasarkan kajian risiko bencana guna memastikan keselamatan warga di masa depan.
