Jakarta – Pencalonan tunggal Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai mandat ini akan menjadi platform strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan global, khususnya perjuangan rakyat Palestina.
BACA JUGA : Kemlu Pulangkan 9 WNI Korban Sindikat Penipuan Daring dari Kamboja
Diplomasi Berbobot dan Konsistensi RI
Dave Laksono menekankan bahwa posisi presiden akan memberikan pengaruh atau “bobot” yang lebih besar bagi suara Indonesia di panggung internasional. Selama ini, Indonesia dikenal konsisten dalam menolak segala bentuk pelanggaran HAM di Palestina dan mendukung kemerdekaan negara tersebut.
“Mandat ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam menyuarakan isu-isu HAM yang relevan dengan kepentingan internasional. Dengan posisi sebagai Presiden Dewan HAM PBB, suara Indonesia akan memiliki legitimasi lebih kuat dalam mendorong solidaritas global dan memastikan keadilan tetap menjadi pijakan utama,” ujar Dave pada Jumat (26/12/2025).
Status Calon Tunggal dan Kredibilitas Internasional
Indonesia secara resmi telah dipilih oleh negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Penunjukan sebagai calon tunggal ini dianggap sebagai bukti nyata kepercayaan internasional terhadap kredibilitas diplomasi Indonesia.
Menurut Dave, pengakuan ini menegaskan peran Indonesia bukan hanya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, melainkan juga sebagai mitra yang dipercaya untuk memimpin agenda global. “Penunjukan sebagai calon tunggal adalah bukti nyata kepercayaan dunia terhadap rekam jejak diplomasi kita,” tambahnya.
Fokus Kepemimpinan: Objektivitas dan Dialog
Meski isu Palestina menjadi salah satu prioritas, Dave Laksono menjelaskan bahwa kepemimpinan Indonesia tidak akan bersifat eksklusif. Indonesia diharapkan membawa perspektif yang lebih luas melalui:
- Penekanan pada Dialog: Mengedepankan kerja sama antarwilayah untuk mencari solusi masalah HAM.
- Peran Jembatan (Bridge Builder): Menjembatani kepentingan negara-negara anggota agar tercipta konsensus global.
- Inklusivitas: Memastikan kepentingan negara-negara berkembang di kawasan Asia-Pasifik terwakili dalam percaturan global.
Mekanisme Penetapan dan Rincian Jabatan
Berdasarkan siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Rabu (24/12/2025), penetapan resmi nominasi ini akan dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026. Jabatan prestisius tersebut nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Indonesia saat ini tengah menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Berdasarkan mekanisme rotasi regional, tahun 2026 merupakan giliran bagi kelompok Asia-Pasifik untuk memegang presidensi, dan Indonesia terpilih berdasarkan kesepakatan regional tersebut.
Komitmen Pemerintah Indonesia
Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik didorong oleh posisi Indonesia yang independen dan tidak terafiliasi pada blok kepentingan tertentu. Sebagai Presiden Dewan HAM nanti, Indonesia berkomitmen untuk memimpin jalannya sidang secara objektif, transparan, dan profesional.
“Terpilihnya Indonesia memperkuat profil diplomasi HAM kita sekaligus menegaskan kepemimpinan RI di tingkat internasional. Kami berkomitmen menjalankan amanah ini demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” tulis keterangan resmi Kemlu.
